Menurut Naufal, kebijakan Gubernur Mualem bukan hanya langkah penegakan hukum, tetapi juga langkah strategis menuju transformasi ekonomi Aceh.
Penertiban tambang ilegal bukan sekadar menutup lubang tambang, tetapi membuka peluang emas bagi rakyat Aceh untuk memiliki tata kelola sumber daya alam yang bersih, adil, dan berdaya saing,” ujarnya dalam Diskusi Publik Mengurai Benang Kusut Tambang Ilegal, Uang Hitam, dan Solusinya yang diselenggarakan oleh Aceh Bergerak dan Forum Intelektual Lokal (FIL), Selasa (7/10/2025).
Naufal menjelaskan, sejarah telah mencatat bahwa emas pernah menjadi simbol perjuangan bangsa. Kini, katanya, sudah saatnya kekayaan alam Aceh menjadi simbol kemerdekaan ekonomi rakyat. “Kita punya sumber daya alam luar biasa. Tinggal bagaimana kita membangun regulasi dan sistem yang adil dari hulu ke hilir agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Aceh,” tutur Naufal.
Dalam forum tersebut, Naufal menyoroti pentingnya ekosistem pertambangan yang terintegrasi dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan good practice engineering. Ia menyebut, PT PEMA siap menjadi bagian dari solusi dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat lokal.
Aceh memiliki surplus energi hingga 1.400 megawatt. Ini potensi besar untuk membangun industri hilir agar emas dan mineral kita tidak lagi keluar sebagai bahan mentah, tapi diolah di Aceh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong lahirnya industri hilirisasi emas Aceh yang bernilai tambah tinggi. “Bayangkan kalau kita punya produk emas dengan merek Aceh sendiri hasil tambang yang legal, ramah lingkungan, dan membawa nama baik daerah. Ini bukan mimpi, tapi visi yang bisa diwujudkan bersama,” ujarnya penuh optimisme.
Naufal turut menyoroti aspek sosial dan lingkungan dari tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.
“Kalau kita ingin membangun ekonomi yang kuat, kita juga harus membangun lingkungan yang sehat. Jangan sampai keuntungan segelintir orang menghancurkan masa depan anak cucu kita,” tegasnya.
Naufal juga mengajak seluruh stakeholder di Aceh mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat untuk bersatu mendukung arah kebijakan Gubernur Mualem.
“Ini bukan hanya pekerjaan ESDM, bukan juga tanggung jawab PEMA semata. Ini gerakan bersama untuk kemandirian ekonomi Aceh,” tutup Naufal.
